Rotary Club of Bali Denpasar

There are lots of men behind the Rotary Clubs of Bali Denpasar too, I just haven’t got time to collect all the faces. Will try to do it soon. (Suzana)

Ms Endah Mirasanty was our guest speaker in our last Regular Meeting, Thursday , May 6th, 2010. She is a tax consultant and a Managing Partner of KKP Endah Mirasanty & Partner with experience over 15 years in Indonesian Taxation.

For the record, she is also a candidate member of Rotary Club Bali Denpasar:)… the following are her presentation on that day. I am sharing this presentation to every body due to the relevant of “Pajak untuk Yayasan” to all of us in the Rotary Club.

The following presentation is in Indonesian, I will not event contemplate to translate or re-phrase this, just incase I misunderstood the implication of these rules:)

YAYASAN

Sesuai dengan UU PPh Pasal 2 ayat 1 huruf b bahwa Yayasan merupakan Subjek Pajak Penghasilan yang termasuk dalam kategori “Badan”

Kewajiban Perpajakan PPh sebagai Subjek Pajak Badan adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 4(2), atas penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
   1. Penghasilan berupa bungan deposito dan tabungan lainnya
   2. Persewaan tanah dan bangunan.

1. PPh Pasal 21, kewajiban pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi
2. PPh Pasal 23, kewajiban pemotongan PPh oleh pihak yang wajib membayarkan penghasilan atas penghasilan tersebut dibawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan,disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya.
   1. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
      1. dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk deviden dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
      2. bunga termasuk premium,diskonto dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
      3. royalti; dan
      4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

1. sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
   1. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
   2. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Jenis Jasa Lain sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Pasal 23 yang dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 244/PMK.03/2008 tanggal 31 Desember 2008 adalah sebagai berikut:

1. Jasa penilai (appraisal);
2. Jasa aktuaris;
3. Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
4. Jasa perancang (design);
5. Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap (BUT);
6. Jasa penunjang di bidang penambangan migas;
7. Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
8. Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
9. Jasa penebangan hutan;
10. Jasa pengolahan limbah;
11. Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing services)
12. Jasa perantara dan/atau keagenan;
13. Jasa di bidang perdagangan surat-surat berharga , kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
14. Jasa custodian/pemyimpanan /penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
15. Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
16. Jasa mixing film;
17. Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
18. Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
19. Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
20. Jasa maklon;
21. Jasa penyelidikan dan keamanan;
22. Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;
23. Jasa pengepakan;
24. Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
25. Jasa pembasmian hama;
26. Jasa kebersihan atau cleaning service;

aa.  Jasa catering atau tata boga.

1. PPh 25, merupakan kewajiban angsuran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bukan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun Pajak lalu dikurangi Pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud Pasal 23 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
2. PPh 29, apabila pajak yang terutang untuk suatu tahun pajak ternyata lebih besar daripada kredit pajak, kekurangan pembayaran pajak yang terutang harus dilunasi sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan..

Penghasilan Yayasan

Penerimaan yayasan dapat dibedakan antara penerimaan yang bukan Objek Pajak dan penerimaan yang merupakan Objek Pajak.

Penghasilan yang bukan Objek Pajak berdasarkan UU PPh pasal 4 ayat 3 adalah sebagai berikut:

1. Bantuan atau sumbangan
2. Harta hibahan yang diterima Yayasan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut.

Penghasilan Yayasan yang merupakan Objek Pajak sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 UU PPh adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk:

1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari usaha,pekerjaan kegiatan atau jasa
2. Bunga deposito, bunga obligasi,diskonto SBI dan bunga Lainnya
3. Sewa dan imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta
4. Keuntungan dari pengalihan harta, termasuk keuntungan pengalihan harta yang semula berasal dari bantuan,sumbangan atau hibah
5. Pembagian keuntungan dari kerja sama usaha

Penggurang Penghasilan Bruto

1. biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan atau pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan operasional penyelenggaraan yayasan atau organisasi yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dengan memperhatikan Pasal 9 ayat (1) UU PPh
2. penyusutan atau amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh.